Skandal Seks Raja Keraton Kasunanan Surakarta PB XIII

Skandal seks anak di bawah umur yang diduga melibatkan Raja Keraton Kasunanan Surakarta, Hangabehi sama sekali tak membuat luntur loyalitas dan rasa hormat abdi dalem. Salah satu abdi dalem yang enggan disebutkan namanya mengaku tetap bangga dengan PB XIII meski ia diduga terlibat skandal seks anak di bawah umur.

“Kalau saya sih nggak peduli dengan kabar itu. Saya tetap bangga dengan raja Keraton,” katanya kepada Espos saat berbincang di Siti Hinggil Keraton Kasunanan Surakarta, Rabu (18/4/2012).

Abdi dalem yang mengaku warga Kelurahan Sewu, Jebres, Solo tersebut bahkan tetap menjunjung tinggi Hangabehi jika kabar tersebut memang benar-benar terbukti.

Beredarnya kabar miring tentang Hangabehi diakuinya memang membuat resah kalangan abdi dalem keraton. Setiap hari, ibu yang bertugas di bagian pariwisata itu bahkan selalu menyempatkan diri membaca koran SOLOPOS meski dengan cara meminjam. “Ya, untuk melihat perkembangan informasi, saya selalu sempatkan baca koran SOLOPOS,” ujarnya jujur.

Meski demikian, ibu yang kini telah menjanda itu tetap berpendapat ada pihak-pihak luar yang sengaja menghancurkan keraton. Cara-cara yang dilakukanpun sangat beragam, salah satunya dengan menyebar fitnah kepada rajanya. “Saya yakin itu pasti orang ingin cari duit. Tapi, dengan cara nggak baik,” paparnya.

Sejak Hangabehi naik takhta menjadi PB XIII, abdi dalem tersebut mengaku sama sekali belum pernah melihatnya di Siti Hinggil Keraton, tempatnya berjaga selama ini. Ia juga jarang melihat rajanya itu berjalan-jalan sekadar menyapa abdi dalem yang bertugas di keraton. “Sejak menjadi raja, saya belum pernah sowan atau bicara secara langsung. Hanya melihatnya saja dari kejauhan saat jumenengan,” akunya

http://www.harianjogja.com/2012/berita-pilihan/skandal-seks-keraton-abdi-dalem-tetap-bangga-dengan-pb-xiii-179148

Raja Kembar Puro Pakualaman Jogjakarta

Perpecahan di Pakualaman mendapatkan tanggapan Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sultan menyayangkan penobatan Anglingkusumo yang dilakukan warga Adikarta baru dilakukan saat ini. Padahal konflik internal di mana Anglingkusumo ingin menjadi Paku Alam IX telah berlangsung selama 12 tahun. “Kenapa ndak dulu-dulu,” ujar Sultan kepada wartawan di Kepatihan, kemarin (17/4).

Disinggung adanya unsur rekayasa dalam penobatan itu, Sultan tidak membantah. Bahkan, penobatan itu bisa saja dikaitkan dengan belum selesainya pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY ataupun isu lainnya. “Bagi saya itu dinamika saja. Kalau dasarnya kekuasaan, apa iya Pemerintah Pusat [menelusuri] sampai sekian jauh?” terang Sultan.

Sultan menambahkan, konflik seperti di Pakualaman tidak akan terjadi di Kraton Ngayogyakarta. Bila di internal Kraton muncul raja kembar seperti yang terjadi di Puro Pakualaman, maka bakal sangat terlihat adanya unsur rekayasa.

“Kraton tidak akan terjadi, karena terlalu mencolok kalau ada rekayasa. Adik-adik dan kakak saya kumpul semua, apalagi sudah 20 tahun lebih,” katanya.

Menurut Sultan, mekanisme penobatan raja di Pakualaman tidak jauh berbeda dengan Kraton Ngayogyakarta, dengan pewarisan dari dinasti satu ke dinasti yang lain. Pengangkatan tahta raja juga dilengkapi dengan atribut keris ataupun pusaka lain. Misalnya di Kraton ada tata cara dengan keris Kiai Joko Piturun, Pakualaman pun kata Sultan juga melakukan hal yang sama saja.

Sementara pengukuhan Anglingkusumo pada Minggu (15/4) lalu di Pantai Glagah dilakukan berbarengan dengan sedekah bumi masyarakat adat tanpa ada serah terima atribut keris dari Pakualaman. Meski begitu, Sultan tidak bisa menilai pengangkatan Anglingkusumo bisa dikatakan sah atau tidak, karena tergantung cara melihatnya.

Tak Runtuh

Terpisah, Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widihasto Wasana Putro menganggap tidak ada penobatan KPH Anglingkusumo. Perjuangan keistimewaan DIY tidak bakal runtuh meski ada peristiwa itu. Justru ia menilai penobatan Angling hanya abal-abal belaka.

“Saya kira tidak berpengaruh, itu bukan pengukuhan ataupun pelantikan. Itu hanya orang kumpul kemudian bikin isu. Peristiwa itu tidak signifikan cuma abal-abal saja. Targetnya bangun preseden seolah-olah di Jogja ada masalah,” katanya

Di mata Hasto, penyelenggara penobatan berusaha memunculkan konflik, kontroversi yang akan memengaruhi keistimewaan DIY. Kalangan DPR pun tidak bakal terpengaruh dengan konflik ini.

Widihasto menegaskan, perselisihan putra dalem Pakualaman adalah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Ia justru menyarankan agar Angling membuat Kraton baru dengan gelar yang baru pula.

Terpisah, Anglingkusumo menanggapi dingin semua tuduhan baik rekayasa politik atau hanya pengukuhan Adipati hanya abal-abal. Semua itu dikembalikan kepada masyarakat yang mengukuhkan. Karena ia sama sekali tidak tahu diundang ke Pantai Glagah untuk dinobatkan menjadi raja.

Ia menyadari ada kriteria untuk menjadi Adipati harus ada atribut. Publik juga diminta maklum karena hanya didaulat mendadak. “Yang menetapkan masyarakat Adikarto dan adat Sabang sampai Merauke. Saya enggak tahu, kalau tahu keluarga saya ajak,” terangnya.

Pasca pengukuhan tersebut, Angling akan melanjutkan apa yang sudah diamanatkan masyarakat yakni berjuang di bidang pendidikan dan budaya. Karena menurut Angling, raja bertahta tanpa ada rakyat tidak ada artinya.

Menurut Angling sebagian keluarganya juga mendukung sepenuhnya termasuk istrinya KRAy SM Anglingkusumo. Angling juga tidak memermasalahkan ada dua raja di Pakualaman. Pasalnya kasus serupa juga terjadi di Solo. “Enggak apa-apa dua raja, siapa yang mau legitimasi? Di Solo juga ada dua raja,” cetusnya.

http://www.harianjogja.com/2012/harian-jogja/kota-jogja/paku-alam-kembar-telat-rebutan-tahta-179042

Lebaran, Antisipasi Tawuran Perguruan Silat di Bojonegoro

Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), mewaspadai tawuran antar anggota perguruan pencak silat yang biasa terjadi pada Idulfitri 1432 Hijriyah.

“Kami sudah menginstruksikan jajaran polsek melakukan pendekatan kepada petinggi perguruan pencak silat di wilayahnya masing-masing,” kata Kapolres Bojonegoro, AKBP Widodo, Rabu (24/8/2011).

Menurut dia, pendekatan yang dilakukan tersebut, untuk mengendalikan anggota perguruan pencak silat yang diperkirakan menjelang Idulfitri berdatangan dari berbagai daerah untuk mudik.

Selain itu, pada Idulfitri, masing-masing anggota perguruan pencak silat tersebut, akan berkumpul dan menimbulkan kerawanan terjadinya tawuran. “Kami juga minta petinggi perguruan pencak silat ikut mengendalikan anggotanya,” katanya mengungkapkan.

Berdasarkan data di Polres Bojonegoro, selama lima tahun lebih, dua perguruan pencak silat di wilayah setempat yakni SH dan KS, selalu terlibat tawuran setiap Idulfitri. Aksi tawuran dua perguruan pencak silat tersebut, selalu terjadi ketika masing-masing anggota perguruan pencak silat tersebut berkumpul.

Selain menimbulkan korban luka berat, dalam aksi tawuran tersebut, bahkan acapkali menimbulkan korban jiwa, termasuk menimbulkan ketakutan di masyarakat bukan anggota kedua perguruan pencak silat itu.

http://www.surya.co.id/2011/08/24/lebaran-antisipasi-tawuran-perguruan-silat-di-bojonegoro

Beras Raskin di Pamekasan Berulat

Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang diterima ratusan warga Kecamatan Kota Pamekasan Madura Jawa Timur, ternyata kualitasnya jelek dan tidak layak dikonsumsi.

Hawami, seorang penerima bantuan raskin mengakui beras yang ia terima banyak yang hancur dan berbau apek, bahkan ada yang berulat. “Pokoknya bantuan yang sekarang ini jelek sekali,” katanya.

Samsudin, warga lainnya juga mengaku, raskin yang diterimanya kali ini sangat jelek. Namun karena dirinya tidak memiliki uang untuk membeli beras yang lebih baik, pengayuh becak ini mengaku terpaksa mengkonsumsi beras jelek tersebut. “Jatah saya terpaksa tetap dimasak, karena hasil narik becak dalam seminggu sangat sedikit,” katanya.

Koordinator Raskin di Kecamatan Kota Pamekasan Djailani mengakui, kualitas raskin yang didistribusikan pihak Bulog Pamekasan saat ini memang jelek dan tidak layak konsumsi. Pihaknya telah koordinasi dengan Bulog agar mengganti raskin tersebut, dengan yang lebih baik. “Saya sudah telepon Bulog, mereka berjanji akan menggantinya,” katanya.

Kasus distribusi bantuan Bulog beras jelek dan tidak layak konsumsi, juga terjadi di wilayah Kabupaten Sampang. Bahkan masyarakat setempat terpaksa mengembalikannya ke Bulog melalui pemkab setempat.

Hanya saja, bantuan beras yang berkualitas jelek dan terpaksa ditolak karena tidak layak konsumsi itu, atas nama pemkab dari beras cadangan pemerintah (BCP), bukan beras raskin sebagaimana di Pamekasan.

http://www.surya.co.id/2011/08/26/beras-raskin-di-pamekasan-berulat