Raja Kembar Puro Pakualaman Jogjakarta

Perpecahan di Pakualaman mendapatkan tanggapan Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sultan menyayangkan penobatan Anglingkusumo yang dilakukan warga Adikarta baru dilakukan saat ini. Padahal konflik internal di mana Anglingkusumo ingin menjadi Paku Alam IX telah berlangsung selama 12 tahun. “Kenapa ndak dulu-dulu,” ujar Sultan kepada wartawan di Kepatihan, kemarin (17/4).

Disinggung adanya unsur rekayasa dalam penobatan itu, Sultan tidak membantah. Bahkan, penobatan itu bisa saja dikaitkan dengan belum selesainya pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY ataupun isu lainnya. “Bagi saya itu dinamika saja. Kalau dasarnya kekuasaan, apa iya Pemerintah Pusat [menelusuri] sampai sekian jauh?” terang Sultan.

Sultan menambahkan, konflik seperti di Pakualaman tidak akan terjadi di Kraton Ngayogyakarta. Bila di internal Kraton muncul raja kembar seperti yang terjadi di Puro Pakualaman, maka bakal sangat terlihat adanya unsur rekayasa.

“Kraton tidak akan terjadi, karena terlalu mencolok kalau ada rekayasa. Adik-adik dan kakak saya kumpul semua, apalagi sudah 20 tahun lebih,” katanya.

Menurut Sultan, mekanisme penobatan raja di Pakualaman tidak jauh berbeda dengan Kraton Ngayogyakarta, dengan pewarisan dari dinasti satu ke dinasti yang lain. Pengangkatan tahta raja juga dilengkapi dengan atribut keris ataupun pusaka lain. Misalnya di Kraton ada tata cara dengan keris Kiai Joko Piturun, Pakualaman pun kata Sultan juga melakukan hal yang sama saja.

Sementara pengukuhan Anglingkusumo pada Minggu (15/4) lalu di Pantai Glagah dilakukan berbarengan dengan sedekah bumi masyarakat adat tanpa ada serah terima atribut keris dari Pakualaman. Meski begitu, Sultan tidak bisa menilai pengangkatan Anglingkusumo bisa dikatakan sah atau tidak, karena tergantung cara melihatnya.

Tak Runtuh

Terpisah, Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widihasto Wasana Putro menganggap tidak ada penobatan KPH Anglingkusumo. Perjuangan keistimewaan DIY tidak bakal runtuh meski ada peristiwa itu. Justru ia menilai penobatan Angling hanya abal-abal belaka.

“Saya kira tidak berpengaruh, itu bukan pengukuhan ataupun pelantikan. Itu hanya orang kumpul kemudian bikin isu. Peristiwa itu tidak signifikan cuma abal-abal saja. Targetnya bangun preseden seolah-olah di Jogja ada masalah,” katanya

Di mata Hasto, penyelenggara penobatan berusaha memunculkan konflik, kontroversi yang akan memengaruhi keistimewaan DIY. Kalangan DPR pun tidak bakal terpengaruh dengan konflik ini.

Widihasto menegaskan, perselisihan putra dalem Pakualaman adalah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Ia justru menyarankan agar Angling membuat Kraton baru dengan gelar yang baru pula.

Terpisah, Anglingkusumo menanggapi dingin semua tuduhan baik rekayasa politik atau hanya pengukuhan Adipati hanya abal-abal. Semua itu dikembalikan kepada masyarakat yang mengukuhkan. Karena ia sama sekali tidak tahu diundang ke Pantai Glagah untuk dinobatkan menjadi raja.

Ia menyadari ada kriteria untuk menjadi Adipati harus ada atribut. Publik juga diminta maklum karena hanya didaulat mendadak. “Yang menetapkan masyarakat Adikarto dan adat Sabang sampai Merauke. Saya enggak tahu, kalau tahu keluarga saya ajak,” terangnya.

Pasca pengukuhan tersebut, Angling akan melanjutkan apa yang sudah diamanatkan masyarakat yakni berjuang di bidang pendidikan dan budaya. Karena menurut Angling, raja bertahta tanpa ada rakyat tidak ada artinya.

Menurut Angling sebagian keluarganya juga mendukung sepenuhnya termasuk istrinya KRAy SM Anglingkusumo. Angling juga tidak memermasalahkan ada dua raja di Pakualaman. Pasalnya kasus serupa juga terjadi di Solo. “Enggak apa-apa dua raja, siapa yang mau legitimasi? Di Solo juga ada dua raja,” cetusnya.

http://www.harianjogja.com/2012/harian-jogja/kota-jogja/paku-alam-kembar-telat-rebutan-tahta-179042

Harry van Yogya Nyaris Gila Mencari Istrinya

TANGGAL 27 Mei 2006 memiliki arti yang dalam bagi Blasius "Harry Van Yogya" Haryadi dan ribuan warga Bantul khususnya, dan Yogyakarta umumnya. Hari itu, gempa merobek bumi Mataram, merenggut nyawa ribuan orang. Istri Harry Van Yogya salah seorang korbannya. Pengayuh becak ini mengisahkan kematian istrinya di bab awal buku The Becak Way.

WAJAH Blasius Haryadi (44) tiba-tiba pucat saat mengenang istrinya, Anastasia Suyatni. Lelaki yang akrab dipanggil Harry Van Yogya, itu kehilangan istrinya kala gempa memorak-porandakan Bantul dan sebagian kota Yogyakarta pada pagi 27 Mei 2006.

"Dulu saya sangat merasa bersalah, karena istri saya meninggal justru ketika saya tidak berada di rumah," kenang Harry tentang istrinya, kepada Tribun Jogja, di tempat ia mangkal di bilangan Jalan Prawirotaman, Yogyakarta, Selasa (24/5).

Pagi itu, Jumat 26 Mei 2006. Harry bilang pada istrinya bahwa ia hendak memperpanjang masa gadai sepeda gunung yang ia gadaikan di Pegadaian Ngupasan, Yogyakarta.

Celakanya, pegadaian tutup. Ia pun langsung menuju tempat mangkal becaknya di Jalan Prawirotaman untuk bekerja. Kebetulan, di bulan itu hotel-hotel dan penginapan di Prawirotaman banyak yang penuh.

"Ternyata benar, banyak tarikan, saya narik becak hingga larut malam. Kecapekan, saya tidur di pinggir jalan," kisah pengayuh becak yang menelorkan buku "Becak Way; Ngudoroso Inspiratif di Jalan Becek" itu.

Esok paginya, 27 Mei 2006, ia terkaget. Begitu bangun dari tidurnya, tak berapa lama ia merasakan ada guncangan hebat. Ia melihat, banyak orang yang berkendara bergulingan jatuh ke jalan.

Kerusakan di sekitar Prawirotaman dan sebagian besar wilayah kota memang tidak terlalu parah. Harry pun juga menganggap bahwa guncangan itu tak jauh beda dari lindu biasa.

"Saya sempat mengantar teman pegawai tourist information ke rumahnya. Sepulang dari sana, saya masih kembali ke tempat mangkal, karena tidak tahu akibat dari gempa akan sedahsyat itu," tuturnya.

Begitu kembali ke pangkalan becak, hatinya mulai tidak enak. Harry mulai merisaukan kondisi istri dan putri bungsunya, Veronika Natalia Agnes Destriana, yang kala itu masih berusia lima bulan.

Ayah dari tiga anak ini lantas bertekad pulang. Di sepanjang jalan, di atas bus, ia terkesiap melihat banyak rumah rata tanah. Pikirannya jadi kacau.

Turun dari bus, Harry langsung menuju penitipan sepeda. Tempat penitipan itu pun sudah hancur berkeping-keping. Meski sepedanya masih utuh.

"Sepeda saya kayuh sekencang-kencangnya. Menjelang masuk dusun, saya melihat dusun saya hanya tinggal pepohonan saja, tak ada satu rumah pun berdiri," kata Harry.

Begitu sampai di dusunnya di Cepoko, Trirenggo, Bantul, Harry mendapat kabar putrinya selamat. Ia pun lantas menuju rumahnya, mencari istri tercinta.

Rumah itu sudah rata tanah. Harry lantas bergegas ke dapur, siapa tahu istrinya berada di dapur kala gempa mengguncang.

Namun nihil. Ia pun beranjak meninggalkan rumah dan mencari putrinya. Menurut penuturan seseorang, putrinya dirawat oleh mertua adik iparnya. "Begitu bertemu putri saya, ia saya peluk, saya ciumi, sambil terus menangis," katanya.

Lantas datang kabar tsunami akan mengguyur. Orang-orang pun lintang pukang menuju kota untuk menjauhi wilayah pantai.

Sesampainya di sebuah sawah, Harry diyakinkan oleh seorang petugas polisi, bahwa tsunami tidak terjadi. Harry pun menitipkan putrinya pada sejumlah kerabat. Ia kembali ke kampung untuk kembali mencari istrinya.

Harry merasa dirinya sudah seperti orang gila. Ia bersepeda keliling dusun, mencari orang untuk membantu memugar reruntuhan rumahnya. Tapi semua orang menangis, semua orang berlumuran darah.

Akhirnya, ia pun bertemu tiga orang tetangga yang bersedia membantu. Setelah beberapa saat membongkar reruntuhan, istrinya pun akhirnya ditemukan.

Istrinya berada di bawah lemari yang roboh. Pada bagian atas lemari terdapat bongkahan tembok yang mengganjal. Istri Harry berada di rongga lemari, ia hanya terlihat leher ke atas. Bagian tubuh lainnya terkubur reruntuhan bangunan.

Harry masih belum sadar betul bahwa istrinya telah meninggal. Begitu tubuh istrinya diangkat ke atas tanah, air matanya pun tumpah.

Ia menyalahkan diri sendiri atas kematian istrinya. Berkali-kali ia menyesal dan menyiksa diri sendiri dengan rasa bersalahnya.

"Mungkin ia meninggal karena kehabisan napas setelah lama di bawah lemari itu, andai saya ada di rumah mungkin istri saya tidak kehabisan napas hingga meninggal," kenangnya.

Namun Harry pun tenang kembali. Ia ikhlas, itu semua sudah kehendak Tuhan. Ia berpikir, jika semua itu adalah kesalahannya, mungkin anaknya pun juga ikut meninggal dunia. Hari ini, lima tahun lalu, kita mengenang petaka dahsyat yang mengoyak Yogyakarta. http://jogja.tribunnews.com/2011/05/27/harry-van-yogya-hampir-gila-mencari-istrinya

draft RUUK DIY Bab IV mengenai Kewenangan dan Bab V mengenai Bentuk dan Susunan Pemerintah.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Provinsi.

Pasal 7

1) Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan-urusan pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan urusan-urusan istimewa yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

2) Kewenangan dalam urusan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. penetapan fungsi, tugas dan wewenang Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama;
b. penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi;
c. kebudayaan; dan
d. pertanahan dan penataan ruang.

3) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan-urusan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

4)Pengaturan lebih lanjut kewenangan dalam urusan-urusan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdais.


BAB V
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

1) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa.
2) Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua
Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama

Pasal 9

1) Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam yang bertahta karena kedudukannya ditetapkan sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

2) Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah atas usul Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam.

Pasal 10

Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama berwenang:
a. Memberikan arah umum kebijakan dalam penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi, kebudayaan, pertanahan, penataan ruang, dan penganggaran;
b. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perdais yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur;


c. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat.

Pasal 11

Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama berhak:
a. menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Kewenangan Istimewa;
b. mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan/atau informasi yang diperlukan untuk perumusan kebijakan menyangkut keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. mengusulkan perubahan dan/atau penggantian Perdais;
d. memiliki hak protokoler; dan
e. kedudukan keuangan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 12

1) Apabila Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur Utama berhalangan tetap, pengisian Gubernur Utama dilakukan setelah Sri Sultan Hamengku Buwono yang baru naik tahta.
2) Apabila Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Utama berhalangan tetap, pengisian Wakil Gubernur Utama dilakukan setelah Sri Paku Alam yang baru naik tahta.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh Gubernur.
(2) Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah Daerah dipimpin oleh Gubernur dibantu Wakil Gubernur.


Pasal 14

Dalam hal Gubernur Utama tidak menjabat sebagai Gubernur, Gubernur wajib:
a. mengikuti arah umum kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama;
b. melakukan konsultasi dengan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama untuk urusan-urusan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah;
c. melakukan konsultasi kepada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama dalam penyusunan anggaran;
d. memberikan laporan penyelenggaraan kewenangan istimewa kepada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama setiap tahun; dan
e. memberikan tembusan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan kepada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

Bagian Keempat
DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 15

1) DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kedudukan, susunan, tugas, serta wewenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan wewenang bersama-sama dengan Gubernur untuk membentuk Perdais.

3) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan keistimewaan, DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib:
a. mengikuti arah umum kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama;
b. melakukan konsultasi dengan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama untuk urusan-urusan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
c. melakukan konsultasi kepada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama dalam penyusunan anggaran.

http://www.detiknews.com/read/2010/12/16/163603/1526620/10/sri-sultan-bisa-merangkap-sebagai-gubernur-utama-dan-gubernur?n991101605

hasil survei LSI alasan Demokrat mengusung mekanisme pemilihan

Partai Demokrat memiliki alasan kuat mengusung mekanisme pemilihan melalui DPRD untuk posisi Gubernur DI Yogyakarta.

Bukan semata-mata menjadi penyokong pemerintahan SBY-Boediono, Partai Demokrat mendukung pemilihan untuk gubernur DI Yogyakarta lantaran keberadaan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA. Berbekal hasil survei LSI, masyarakat Yogyakarta menghendaki pemilihan sebesar 67 persen.

“Survei dari LSI Denny JA, hasilnya itu 67 persen mendukung pemilihan,” kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/12/2010).

Menurutnya, hasil survei yang dilakoni Denny JA di kemudian hari justru berbanding terbalik dengan survei surat kabar harian Kompas. Jejak pendapat Kompas yang dilakukan sejak tahun 2008 hingga 2010, masyarakat menghendaki penetapan mencapai 53,5 hingga 79,9 persen. “Ini menjadi bahan kita,” ujarnya.

Dia mengemukakan, jejak pendapat dua lembaga tersebut menjadi bahan pembicaraan pada rapat DPD Yogyakarta.

“Sikap kemarin sudah jelas, kita tetap menyerap aspirasi, dan kita menghargai sultan, dan keistimewaan DIY. Namun karena kita negara hukum, apapun yang diputuskan kita akan patuh pada Undang-Undang,” tuturnya seraya memilih menanti draf pemerintah soal RUU Keistimewaan Yogyakarta.

“Intinya, kita membahas RUU Keistimewaan Yogyakarta, ketika kita menerima draf dari pemerintah. Kalau banyak berasumsi, saya rasa itu akan bias,” imbuhnya.

Angelina menyatakan, Partai Demokrat berencana untuk kembali membuat jejak pendapat masyarakat Yogyakarta. “Kami mesti membuat survei lagi untuk melihat aspirasi masyarakat,” sergahnya.

http://www.surya.co.id/2010/12/14/ini-lho-alasan-demokrat-ngotot-pemilihan.html

Daerah Istimewa Surakarta' Dideklarasikan

Di tengah kontroversi soal Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, Surakarta meminta dijadikan daerah istimewa.

Hari ini, Selasa 14 Desember 2010, sekitar 200 orang berkumpul di trotoar Jalan Jogja-Solo, tepatnya di dekat gapura perbatasan DIY dan Surakarta. Di selatan Candi Prambanan.

Mereka mengadakan acara wilujengan atau doa keselamatan, sekaligus deklarasi keistimewaan Surakarta. Koordinator komunitas pendukung Provinsi Daerah Istimewa Surakarta, Sutardi mengatakan, deklarasi ini dihadiri perwakilan masyarakat tujuh kabupaten.

"Ada Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, dan Sragen," kata dia kepada VIVAnews, Selasa siang.

Kata dia, acara ini untuk mengingatkan semua pihak agar status Daerah Istimewa dikembalikan pada Surakarta.

"Dengan tujuan demi kemakmuran dan kemajuan budaya Jawa karena Surakarta karena sumber budaya Jawa," tambah dia.

Mengapa momentum ini berdekatan dengan RUU Keistimewaan DIY? Jawab Sutardi, "ini kebetulan saja supaya politisi, akademisi, dan masyarakat tahu keistimewaan Surakarta. Mengingatkan sekaligus mendesak supaya dikeluarkan UU Daerah Istimewa Surakarta."

Kata Sutardi, mereka berharap Solo jadi derah istimewa sendiri, di luar Jawa Tengah.

"Keraton sudah bergerak, ada juga yang di DPR, koordinatornya GRAy Koes Moertiyah yang juga ketua pengageng Sasono Wilopo semacam sekretaris negaranya Keraton."

Acara wilujengan juga dihadiri abdi dalem Keraton Surakarta. "Kami puasa sehari semalam sebelum ke acara ini, agar cita-cita tercapai," kata abdi dalem, Rauh Suprianto.

Sebelumnya, Koes Musrtiyah atau akrab disapa Gusti Mung berdalil, Piagam Kedudukan Daerah Istimewa Surakarta dikeluarkan lebih awal daripada Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Yang penting saya ingin meluruskan sejarah bahwa daerah istimewa itu bukan hanya Yogyakarta tetapi juga Surakarta," kata putri almarhum Pakubuwono XII, GRAy Koes Musrtiyah atau akrab disapa Gusti Mung, saat dihubungi VIVAnews, Senin, 13 Desember 2010.

"Selain itu, keluarnya piagam kedudukan keistimewaan dan maklumat Surakarta lebih awal yakni tanggal 1 September 1945, sedangkan Yogyakarta baru dikeluarkan pada tanggal 5 September 1945," ujarnya mengklaim.

Isi surat piagam kedudukan dan maklumat tersebut, dijelaskan dia sama persis dengan Yogyakarta. Hanya saja saat itu kondisi di Surakarta sedang terjadi pemberontakan swapraja. Bolak-balik pejabat patih atau perdana menteri di keraton dibunuh oleh komunis.

"Tiga kali pejabat patih dibunuh terus. Karena kondisinya seperti itu maka Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII mengutus Wuryaningrat berunding ke pemerintah pusat untuk menitipkan piagam. Oleh sebab itu pemberlakuan isi piagam tersebut ditunda dan belum sampai diundangkan," ujarnya

http://nasional.vivanews.com/news/read/193676-daerah-istimewa-surakarta-dideklarasikan

Demokrat Yogyakarta Sambut Baik Angelina Sondakh

Ditetapkannya Angelina Sondakh sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disambut baik pengurus DPD DIY. Mereka pun menerima keputusan tersebut.

"Keputusan yang telah diputuskan oleh DPP telah kami terima dan kami menerima keputusan tersebut," ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DIY, Agus Bastian, saat dihubungi detikcom, Minggu (12/12/2010).

Angie dinilai layak oleh Agus untuk memimpin DPD Partai Demokrat DIY. Menurut Agus, kepribadian Angie yang terbuka bisa diterima oleh para pengurus DPD.

"Beliau cukup baik. Beliau adalah salah satu pemimpin dari pusat. Orangnya terbuka," tambah Agus mengomentari Puteri Indonesia 2001 ini.

Meski tidak berasal dari lingkungan DPD Partai Demokrat DIY, Agus tidak mempermasalahkannya. Menurut Agus, yang mendesak adalah menyelamatkan organisasi.

"Itu tidak penting. Dalam keadaan seperti ini, yang penting adalah menyelamatkan organisasi," tegas Agus.

Sebelumnya, anggota DPR RI, Angelina Sondakh ditunjuk jadi pelaksana tugas sementara atau Plt Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Yogyakarta oleh DPP PD. Alasan penunjukan Angelina, karena ia dinilai punya bobot dan kapasitas untuk menduduki jabatan itu.

"Dia (Angelina Sondakh) kami anggap punya kapasitas, bobot, dan memenuhi persyaratan dan ketentuan," ujar Wakil Sekjen PD, Ramadhan Pohan melalui pesan elektronik ke detikcom, Minggu (12/12/2010).

Angelina Sondakh yang lahir di Australia, 28 Desember 1977 ini adalah anggota komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat dari Dapil VI Jawa Tengah.

http://www.detiknews.com/read/2010/12/12/155952/1522696/10/demokrat-yogyakarta-sambut-baik-angelina-sondakh

Angelina Sondakh Jadi Plt Ketua DPD PD Yogya

Anggota DPR asal Partai Demokrat (PD), Angelina Sondakh ditunjuk menggantikan GBPH Prabukusumo sebagai Plt Ketua DPD PD DI Yogyakarta. Pergantian ketua ini diyakini tidak akan berpengaruh pada pemilih PD di Yogyakarta pada Pemilu 2014 nanti.

"Partai Demokrat mengabulkan pengunduran diri (Prabukusumo) tersebut, memproses sesuai mekanisme yang berlaku dan kemudian menunjuk saudari Angelina Sondakh sebagai pelaksana tugas sampai Musda DIY mendatang," kata Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono melalui surat elektronik kepada detikcom, Minggu (12/12/2010).

Pria yang akrab dipanggil Ibas ini yakin, mundurnya adik sultan Hamengku Buwono X sebagai Ketua DPD PD DI Yogya, tidak akan berpengaruh pada suara PD. Dukungan terhadap PD oleh masyarakat didasari oleh kinerja partai dan bukan karena adanya polemik.

"Dukungan untuk PD berdasarkan kinerja kader, bukan dari polemik yang timbul," ucapnya.

Ibas menjanjikan jika PD akan menjadikan kepentingan masyarakat Yogyakarta sebagai landasan untuk menyelesaikan polemik RUU Keistimewaan Yogyakarta. PD akan terus mendukung program-program pemerintah pro rakyat.

"Kami akan konsisten menjadikan kepentingan masyarakat Yogyakarta sebagai landasan kokoh penyelesaian polemik ini. Sebagai partai pendukung pemerintah, tentu sikap Partai Demokrat mendukung setiap program pemerintah termasuk program-program pro rakyat," terang Ibas.

http://www.detiknews.com/read/2010/12/12/133032/1522644/10/angelina-sondakh-jadi-plt-ketua-dpd-pd-yogya?nd992203605

Penunjukan Angelina Sondakh Bisa Memicu Api Dalam Sekam di PD

Penunjukan Angelina Sondakh sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat DIY dinilai bisa menjadi pemicu ketidaksolidan Partai Demokrat. Peneliti Politik Charta Politika, Arya Fernandes menilai lambat laun akan ada penolakan-penolakan atas penunjukkan Angie yang tidak mempunyai akar psikologis dan historis yang kuat di Yogyakarta.

Menurut Arya, mestinya pihak DPP Partai Demokrat lebih memilih Plt yang lebih strategis, yakni mereka yang berasal dari Yogyakarta sendiri.

"Tentu harusnya Demokrat cari orang daerah agar tidak muncul penolakan-penolakan. Angie kan orang pusat," terang Arya ketika dihubungi detikcom, Minggu (12/12/2010)

Meski saat ini di tubuh DPD Partai Demokrat Yogyakarta tidak bergejolak, Arya mensinyalir akan terjadi pergolakan di tubuh partai berlambang bintang segitiga itu.

"Saya melihat riak-riak penolakan itu ada, relasi historis Angie yang tidak kuat di Yogyakarta saya khawatirkan akan menjadi api dalam sekam," ujar peneliti berkacamata ini.

Arya sendiri mengaku heran dengan dipilihnya Angie. Angie dianggap tidak dikenal dan mengenal Yogyakarta. "Secara politik, Angie tidak selevel Prabu. Meski populer, namun Angie tidak mengakar di Yogyakarta," ungkap Arya.

Arya menjelaskan ada beberapa tugas berat yang kini berada di pundak Angie, yakni mengenai konsolidasi partai. "Melakukan konsolidasi partai dan harus mampu merebut legitimasi politik prabukusumo serta membangun relasi historis dengan jogja, saya kira adalah tugas berat Angie saat ini," imbuh Arya.

Sebelumnya penetapan Angelina Sondakh sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disambut baik pengurus DPD DIY. Pengurus DPD DIY juga menerima keputusan tersebut.

http://www.detiknews.com/read/2010/12/12/172639/1522718/10/penunjukan-angelina-sondakh-bisa-memicu-api-dalam-sekam-di-pd?nd991103605

PD: Angelina Sondakh Punya Kapasitas Jadi Plt Ketua DPD Yogya

Anggota DPR RI, Angelina Sondakh ditunjuk jadi pelaksana tugas sementara atau Plt Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Yogyakarta oleh DPP PD. Alasan penunjukan Angelina, karena ia dinilai punya bobot dan kapasitas untuk menduduki jabatan itu.

"Dia (Angelina Sondakh) kami anggap punya kapasitas, bobot, dan memenuhi persyaratan dan ketentuan," ujar Wakil Sekjen PD, Ramadhan Pohan melalui pesan elektronik ke detikcom, Minggu (12/12/2010).

Ramadhan menceritakan, Angie, sapaan akrab Angelina, ditunjuk melalui rapat pengurus harian terbatas. Saat itu, semua nama dimunculkan dan ditelaah plus minusnya. Setelah melalui pertimbangan yang matang, pilihan jatuh kepada istri Anggota DPR yang juga artis, Adjie Massaid ini.

Selain dinilai punya kapasitas, mantan Putri Indonesia ini juga dianggap paham seluk beluk Yogya dan Jateng. Sebab, Angie berasal dari daerah pemilihan Magelang. Ia juga sudah dikenal luas oleh kalangan kader PD di DIY dan Jateng, begitu pula masyarakat setempat.

"Angie mengetahui Yogya dan Jateng umumnya. Pengetahuan dan kultur Jateng dia juga diakui," tutur anggota Komisi I DPR ini.

Ramadhan mengatakan, tugas Angie akan mengkonsolidasikan dan menyiapkan Musyawarah Daerah (Musda) DPR Yogyakarta pada 22 Desember 2010 nanti.

"Insya Allah Musda lancar dan DPD DIY sudah akan punya formatur yang kemudian menyusun
kepengurusan baru," terangnya.

Angie ditunjuk jadi Plt, setelah GBPH Probokusumo mundur sebagai Ketua DPD Yogyakarta. Adik Sultan ini mundur setelah berpolemik dengan pemerintah terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta, yang saat ini masih digodok di DPR.

http://www.detiknews.com/read/2010/12/12/153611/1522690/10/pd-angelina-sondakh-punya-kapasitas-jadi-plt-ketua-dpd-yogya?n991103605

Walikota Yogyakarta, kibarkan bendera etengah tiang

Mengenakan surjan (baju adat Jawa) dan blangkon hitam, Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto, menghormat kepada sang saka merah putih. Lalu ia melangkah menuju tiang bendera dan menggapai tali putih penarik bendera tersebut.

Bendera yang terbentang tinggi di halaman rumahnya, Golo, Umbulharjo, Yogyakarta, Minggu (12/12/2010), itu pun ia turunkan setengah tiang. "Keistimewaan Yogyakarta adalah bagian sejarah berkibarnya Merah Putih. Jangan lukai Merah Putih," pungkasnya.

Secarik kertas ia keluarkan dari saku surjannya. "65 tahun Bendera Merah Putih berkibar di Bumi Indonesia. 65 tahun semangat Merah Putih berkibar di hati sanubari Bangsa Indonesia," katanya lirih, mengawali puisi yang dibaca di depan bendera yang berkibar setengah tiang itu.

Sejenak ia menjelaskan, aksi ini sebagai wujud keprihatinannya atas masalah yang saat ini sedang terjadi di Yogyakarta. Bendera Merah Putih sebagai lambang bangsa, terluka oleh berbagai masalah yang melanda. Untuk itu, ujarnya, jangan lukai Merah Putih.

Herry ingin memaknai sejarah Merah Putih dengan kearifan lokal. Ia ingin memaknai amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII pada 5 September 1945 dengan kearifan hati Merah Putih.

"Maknailah pula keistimewaan Yogyakarta dengan kearifan hati Merah Putih. Dengarkan aspirasi Yogyakarta, suarakanlah aspirasi Yogyakarta dengan Merah Putih," tuturnya dengan suara lantang.

Menurutnya, sejarah adalah garis waktu yang hakiki, tidak bisa semata dimaknai untuk dihapus dengan perspektif regulasi dan politik. Amanat 5 September 1945 adalah sejarah berkibarnya Merah Putih.

http://regional.kompas.com/read/2010/12/12/16210560/Walikota.Kibarkan.Bendera.Setengah.Tiang

Sri Susuhunan Paku Buwono XIII Tedjowulan: sultan jadi pemangku adat saja

Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang juga penguasa Keraton Surakarta Hadiningrat, Sri Susuhunan Paku Buwono XIII Tedjowulan, mengatakan posisi yang tepat bagi para raja atau sultan di nusantara saat ini adalah sebagai pemangku adat. Karena itulah, cara yang tepat untuk jabatan gubernur di Provinsi DI Yogyakarta adalah melalui pemilihan.

“Semua sama. Saya tidak bermaksud menuduh, menghakimi, semua raja ada. Sultan bukan hanya di Yogyakarta saja. Tegas saja, daerah istimewa itu masa dulu. Sekarang jamannya semua sama. Sudah selesai. Sultan (Hamengku Buwono/HB X) sendiri menghendaki mari sekarang pemilihan,” ujar Tedjowulan kepada wartawan usai penobatan Pangeran Haji Khaerul Saleh sebagai Raja Muda Kasultanan Banjar, di Martapura, Kalimantan Selatan, Minggu (12/12/2010).

Menurut Tejowulan perlu ada ketegasan di dalam menangani persoalan ini. “Jika tidak maka hal itu bisa merembet ke mana-mana. Yang lain kan juga sultan. Emang yang mendukung kemerdekaan (Indonesia) Yogyakarta saja? Kalau begitu, sesuaikan dengan keinginan HB, mau seperti apa,” jelasnya.

Tedjowulan kembali menegaskan jadi pemilihan sesuai keinginannya sultan. Nanti kalau penetapan, semua juga ingin. Semua juga raja, semua punya wilayah, katanya saat ditanya sekali lagi soal pandangannya terhadap masalah DIY. Saat disinggung tentang akad penyatuan ke NKRI yang dilakukan oleh HB IX, Tedjowulan menjawab, “Saya mau ngomong, tapi jangan ditulis (off the record).”

http://www.surya.co.id/2010/12/12/tedjowulan-lebih-baik-sultan-jadi-pemangku-adat.html

Malam ini Yogya Diguncang Gempa 5,1 SR

Gempa bumi tektonik berkekuatan 5,1 Skala Richter terjadi pada Sabtu (11/12), pukul 19.42.53 WIB mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Menurut petugas Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) Kantor Kesatuan Bansa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Bantul Rohim mengatakan berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG Yogyakarta, pusat gempa terjadi pada 9.92 Lintang Selatan 109.54 Bujur Timur.

"Sedangkan lokasi gempa terjadi pada 243 km sebelah barat daya Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada kedalaman 10 km yang berlokasi di laut," katanya.

Menurut dia, gempa ini tidak berpotensi tsunami dan menurut laporan getaran gempa tidak dirasakan warga Bantul dan sekitarnya namun hanya dirasakan alat yang dipasang BMKG Yogyakarta. "Tidak ada laporan kerusakan akibat gempa, laporan kondisi gelombang laut selatan Bantul juga normal, karena kalau ada kami sudah mendapat laporan," katanya. http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/12/11/72764/Malam-ini-Yogya-Diguncang-Gempa

Velix Wanggai: Sri Sultan dan Pakualam Tetap Orang Nomor 1 dan 2 di DIY

Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah Velix Wanggai menyatakan bahwa pemerintah menyambut positif aspirasi masyarakat Yogyakarta yang menginginkan Sultan Hamengkubuwono X dan Pakualam memiliki peran dwitunggal dalam memimpin daerah khusus tersebut. Duet Sultan dan Pakulam tetapi sama sesuai UUD 1945.

"Pemerintah menghargai aspirasi yang berkembag di publik selama ini karena ini konteksnya massa depan Yogyakarta. Sri Sultan dan Pakualam tetap menjadi orang nomor 1 dan 2 di Yogyakarta sesuai amanat UUD '45," kata Velix.

Pernyataan itu disampaikannya usai diskusi 'Ibukota Baru Untuk Indonesia, Perlukan?', di Kafe Domus, Jl Veteran 1, Jakarta Pusat, Sabtu (11/12/2010).

Velix menuturkan, dalam membangun RUUK DIY pemerintah menekankan perpaduan aspek penting. Aspek pertama bagaimana menjaga warisan tradisi kesultanan Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam yang ditempatkan dalam keistimewaan kepemimpinan dwitunggal.

Kedua memadukan amanat konstitusi Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara demokratis, di sisi lain pemerintah juga harus menghargai dan menghormati amanat Undang-undang 1945 yang memberikan keistimewaan pada satuan pemerintahan di Yogyakarta.

"Sehingga konsep yang digodok pemerintah bisa memadukan pesan konstitusi dan ada nilai demokratis yang bersifat istimewa," ujarnya.

http://www.detiknews.com/read/2010/12/11/203941/1522510/10/velix-wanggai-sri-sultan-dan-pakualam-tetap-orang-nomor-1-dan-2-di-diy?n991102605

Belasan rumah di Bantul terendam banjir Sungai Code

Belasan rumah di bantaran Sungai Code di Dusun Ngoto dan Pandeyan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/12/2010), terendam banjir akibat meluapnya sungai karena hujan.

“Banjir terjadi karena Sungai Code meluap akibat hujan deras dalam waktu yang lama, dan sejumlah rumah di dusun ini tergenang air,” kata Mardiyanto, warga Ngoto, Desa Bangunharjo, Sewon, Bantul, Jumat.

Menurut Mardiyanto, banjir terjadi pada Jumat siang, dan para penghuni yang rumahnya tergenang air terpaksa meninggalkan rumah karena takut ketinggian air terus bertambah. “Meski genangan air tingginya hanya sekitar 10 sentimeter, namun membuat kami panik, dan harus keluar rumah guna mencari tempat yang lebih tinggi atau di rumah tetangga yang aman,” katanya.

Mardiyanto mengatakan, permukiman warga yang berjarak sekitar 15 hingga 20 meter dari tepi Sungai Code itu pernah kebanjiran akibat luapan sungai pada Senin (6/12/2010) malam karena hujan deras dalam waktu lama.

Banjir terjadi, lanjut Mardiyanto, antara lain disebabkan pendangkalan sungai yang semula kedalamannya dua meter menjadi hanya satu meter, sehingga air sungai meluap hingga menggenangi rumah warga.

“Namun, banjir ini tidak separah beberapa waktu lalu, dimana ketinggian air mencapai 50 sentimeter, dan beberapa jam kemudian air surut bersamaan dengan redanya hujan,” ujar Mardiyanto.

Setelah itu, warga yang rumahnya kebanjiran bergotong royong membersihkan sampah maupun lumpur, sehingga rumah dapat ditempati lagi.

Riyadi warga Dusun Pandeyan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, mengatakan sedikitnya sembilan rumah di bantaran Sungai Code terendam air akibat hujan deras sehingga sungai meluap.

Permukiman di sebelah timur sungai, ujar Riyadi, kondisinya lebih parah dibandingkan dengan permukiman warga di sebelah barat sungai (Desa Ngoto), dimana ketinggian air mencapai 20 sentimeter.

“Kami harus membersihkan sampah, dan menguras genangan air yang masuk ke rumah, karena khawatir jika terjadi lagi hujan akan semakin banyak air masuk ke rumah. Tetapi kami bersyukur, hujan kemudian reda,” kata Riyadi.

Riyadi juga mengatakan, untuk mengantisipasi agar air dari luapan sungai tidak masuk ke rumah, warga setempat membutuhkan sekitar 400 kantung pasir untuk ditumpuk di tepi sungai guna menahan luapan air.

“Sebenarnya kebutuhan kantung pasir akan dibantu Palang Merah Indonesia (PMI), namun hingga Jumat malam belum terealisir,” ucap Riyadi.

http://www.surya.co.id/2010/12/10/luapan-sungai-code-rendam-rumah-warga-di-bantul.html

PD: Adik Sultan Mundur Karena Meriang Ditinggal Mbah Maridjan

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok menganggap wajar keluarnya adik Sultan Hamengku Buwono X, Prabukusumo, dari PD. Mubarok menganggap GBPH Prabukusumo keluar dari PD karena psikologisnya sedang lemah pasca kematian juru kunci Gunung Merapi, Mbah Maridjan.

"Wajar saja beliau keluar karena memang psikologisnya sedang meriang ditinggal Mbah Maridjan," ujar Mubarok kepada detikcom, Kamis (9/12/2010).

Demokrat tak mempermasalahkan keluarnya adik Sultan. Menurutnya pilihan itu adalah hak masing-masing anggota PD.

"Kami memaklumi dan tidak mempermasalahkan karena itu hak beliau. Tidak ada masalah di partai dan kami tidak akan memintanya kembali karena itu sudah keputusan beliau," papar Mubarok.

Namun, Mubarok menilai alasan kepergiannya kurang relevan. Menurut Mubarok, PD tengah mencari solusi terbaik keistimewaan Yogyakarta.

"Perdebatannya tidak bermutu karena kita sama-sama mencari jalan keluar. Masalahnya setelah Sultan siapa lagi gubernurnya karena dia tidak punya anak laki-laki," tegasnya.

Sebelumnya adik Sultan memutuskan keluar dari PD. Prabukusumo keluar karena perbedaan pendapat dengan Presiden SBY terkait keistimewaan DIY.

Probo berpendapat bahwa keistimewaan DIY harus dihormati dengan penetapan Sultan Yogya sebagai Gubernur. Sayangnya, Presiden SBY berpendapat sebaliknya.
http://www.detiknews.com/read/2010/12/09/104557/1513598/10/pd-adik-sultan-mundur-karena-meriang-ditinggal-mbah-maridjan

Kinahrejo, Desa Mbah Maridjan Ramai Wisatawan

Sejak status Gunung Merapi diturunkan dari level Awas menjadi Siaga dan zona bahaya diturunkan menjadi 2,5 Km, daerah korban letusan Merapi terus dipadati wisawatan. Salah satunya kampung juru kunci Merapi Mbah Maridjan di Dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan.

Dari pantauan Suara Merdeka, Jumat (10/12), dengan berbagai moda transportasi, masyarakat dari berbagai daerah berduyun-duyun memadati kampung yang saat ini rata dengan tanah itu. Ada yang mengendarai sepeda motor, mobil dan ada pula yang menumpagi taksi. Tidak hanya orang tua, para pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah pun ikut berwisata ke lokasi tersebut.

Pohon yang tumbang dan terbakar, puing-puing bangunan serta hamparan lereng Merapi yang berwarna kelabu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Selain itu, bakas kediaman juru kunci Merapi yang sudah sudah rata dengan tanah juga menjadi tujuan mereka. Dengan antusias mereka memotret pemandangan dengan latar belakang Gunung Merapi meski tertutup kabut.

Banyaknya pengunjung yang datang sejak seminggu lalu, membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat, seperti parkir kendaraan hingga jualan makanan dan minuman. Selain itu, sejumlah warga meminta sumbangan seikhlasnya sebagai pengganti tiket masuk untuk kas masyarakat setempat.

"Untuk penarikan sumbangan dan parkir ini dikelola oleh pemuda dan masyarakat sini," ujar Anto (26) salah satu pemuda setempat.

Dia menambahkan, banyaknya masyarakat yang datang ke desanya dilihat dari sisi positif. Yakni dimanfaatkan warga untuk membuang kejenuhan di lokasi pengungsian. Pasalnya, sebagian besar warga mengelami depresi karena tidak memiliki rumah dan masih tinggal di pengungsian.

"Sekarang ini memang belum dikelola dengan baik, karena sifatnya masih darurat," katanya seraya tidak mempermasalahkan masyarakat yang melihat lokasi bencana tersebut.

Sejumlah warga yang melihat kondisi itu mengaku penasaran dengan kondisi kampung Mbah Maridjan setelah erupsi Merapi. Setelah melihat kondisi tersebut, mereka ikut prihatin karena kampung yang sebelumnya hijau dan sejak kini berubah menjadi lautan pasir, tanah kering dan puing-puing bangunan.

"Meskipun sering ditayangkan di koran dan televisi rasanya kurang puas jika belum menyaksikannya sendiri," ujar Sumarno (39) pengujung asal Depok, Sleman yang membawa serta anak dan istrinya.

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/12/10/72659/Kampung-Mbah-Maridjan-Ramai-Wisatawan

Roy Suryo Janji Perjuangkan Keistimewaan Yogyakarta

Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan DIY, Roy Suryo menegaskan akan tetap bertahan di DPR untuk memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta.

"Saya tetap bertahan di DPR untuk mempertahankan keistimewaan DIY secara konstitusional," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/12).

Menurutnya, meskipun tidak ditempatkan di Komisi II, namun anggota Komisi I ini tetap berkomunikasi dengan intensif dengan wakil DIY di Komisi II, Agus Purnomo. "Soal inipun saya sudah komunikasi dengan Sulistyo, Ketua Pandu. Dan beliau mendukung keberadaan saya di DPR," tambah Roy Suryo.

Dia juga menyatakan, mundurnya Ketua DPD I Demokrat DIY, GBPH Prabukusumo harus dihormati, karena keputusan tersebut diambil demi kepentingan Yogyakarta. "Sikap Gusti Prabu harus dihormati. Beliau bagaimanapun juga adalah Rayi Dalam Keraton," ungkapnya.

Sebelumnya, masyarakat Yogyakarta menuntut agar Roy Suryo mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena dinilai tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat DIY dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta.

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/12/10/72639/Roy-Suryo-Janji-Perjuangkan-Keistimewaan-Yogyakarta

Gusti Prabukusumo, Adik Sultan Resmi Mundur dari Partai Demokrat

Adik Sri Sultan Hamengkubowuno X, Gusti Prabukusumo resmi mundur dari Partai Demokrat. Gusti akan menyerahkan kartu tanda anggota sekaligus jabatan sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat DI Yogyakarta.

"Saya mundur sebagai ketua DPP PD DIY dan sebagai anggota Partai Demokrat. Saya tetap memegang teguh dan membela harga diri serta martabat ayah saya dan almarhum

Pakulam VIII," ujar Gusti saat berpamitan dengan rekan-rekannya di Hotel Bifa, Jl Perintis Kemerdekaan, Yogyakarta, Rabu (08/12/2010).

Menurut Gusti, iming-iming jabatan gubernur utama yang ditawarkan pada Sultan hanya omong kosong. Posisi itu ibarat macan ompong.

Gusti mengaku lega dengan keputusan mundur ini. Dia merasa keputusan ini adalah yang paling tepat.

"Dengan mundur saya merasa lega dan tidak ada beban lagi. Kepada teman-teman

yang mendukung penetapan saya harap tidak ada eweuh pakeweuh lagi," tambahnya.

Gusti mengaku sempat tersinggung juga dengan perkataan politisi Demokrat Ruhut Sitompul dan Amir Syamsuddin yang mengatakan di Yogya tidak akan bisa rakyat jelata menjadi gubernur. Hanya darah biru saja yang bisa menjadi gubernur.

" Ucapan itu menyakiti harga diri saya," akunya.

Gusti pun mengaku kecewa tidak diberitahu adanya pemanggilan sejumlah pengurus DPD DIY ke Cikeas. Padahal sebagai Ketua DPD, harusnya dia diberi tahu dan diajak.

"Saya mundur tidak mengajak siapa pun. Itu keinginan diri sendiri bahkan saya tidak mengajak anggota dewan, pengurus maupun simpatisan. Saya tidak akan kembali lagi," tegas dia

http://www.detiknews.com/read/2010/12/08/231708/1512445/10/adik-sultan-resmi-mundur-dari-partai-demokrat

Partai Demokrat Persilakan Adik Sultan Mundur

Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng mempersilakan adik kandung Sultan Hamengku Buwono X Gusti Prabukusumo keluar dari Partai Demokrat. Tidak ada larangan untuk keluar dari partai.

"Kalau itu hak pribadi masing-masing. Kalau yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan itu dan ingin keluar, itu keputuan masing-masing," kata Andi.

Hal tersebut dia katakan di sela-sela acara Bali Democracy Forum di Nusa Dua, Bali, Rabu (8/12/2010).

Andi mengatakan, para prinsipnya partai merangkul sebanyak mungkin. Tapi jika memang sudah tidak sreg, sah-sah saja kader partai mengundurkan diri.

"Partai ingin merangkul banyak mungkin. Kalau ada satu orang yang beda pendapat dan perlu mundur ya tidak masalah," imbuhnya.

Apa beliau telah mundur resmi? " Belum, saya juga sudah berkomunikasi dengan beliau. Saya menanggapinya formal saja," ujarnya.

Presiden SBY dikabarkan meminta agar adik Sultan tersebut tidak mundur. Andi tidak menampik hal ini.

"Namanya partai merangkul sebanyak-banyaknya orang. Kalau ada pribadi-pribadi tertentu mau mundur, itu hak masing-masing orang.

http://www.detiknews.com/read/2010/12/08/221956/1512439/10/demokrat-persilakan-adik-sultan-mundur

PKS: SBY Ingin Jadikan Sultan Etalase Sejarah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat pemerintah di bawah kemudi Presiden SBY ingin menjadikan Sultan Hamengku Buwono X hanya sebagai simbol sejarah. Sultan perlahan dilucuti hak-haknya dalam pemerintahan.

"Pada dasarnya pemerintah ingin menjadikan Sultan sebagai etalase atau simbol hiasan sejarah dalam negara kita," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (8/12/2010).

Menurut Anis, pemerintah akan mencopot hak Sultan memerintah DIY. Padahal selama ini, Sultan dipercaya menempati posisi gubernur DIY dan ditetapkan secara langsung tanpa Pemilu.

"Apapun istilahnya, yang jelas pemerintah pada dasarnya ingin melucuti kewenangan
eksekutif dari Sultan, dan sudah keluar dari konteks demokrasi monarki," kata Anis.

Anis mengingatkan pemerintah agar setia dengan perjanjian sejarah. Dimana keistimewaan Yogya, menurut Anis, adalah kesepakatan bersama saat Yogyakarta masuk NKRI.

"Kalau seperti ini maka pemerintah menurunkan wibawanya sendiri dan memicu perlawanan masyarakat Yogya," tuturnya.

http://www.detiknews.com/read/2010/12/08/160335/1511722/10/pks-sby-ingin-jadikan-sultan-etalase-sejarah?nd992203605