“Totalnya Rp 57 miliar untuk 50 anggota DPRD Kabupaten Gresik. Dan ini sangat memanjakan parlemen yang selama ini kontribusinya masih dipertanyakan,” tandas Yudi Santoso, Koordinator Biro Politik dan Pemerintahan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kota, Minggu (12/12/2010).
Dikatakan, anggaran semacam itu baru ada di Gresik dan berpotensi diselewengkan. Apalagi wakil rakyat sudah terlalu sering mencederai kepercayaan. “Itu menguntungkan partai-partai besar yang mempunyai wakil di parlemen, sebab semakin banyak wakilnya semakin besar anggaran yang didapat,” ujarnya.
Jika rencana itu disetujui, sama dengan partai politik dibiayai anggaran APBD karena setiap anggota dewan yang reses dipastikan membawa bendera partainya, bukan mereka sebagai wakil rakyat. “Jadi, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut nantinya seolah-olah seperti dana bantuan dari partai. Mestinya pembahasan RAPBD lebih selektif, seperti dialihkan untuk biaya pengobatan gratis,” tandasnya.
Senada, Koordinator LSM Coruption Watch (GCW) Tatok Budiharsono, menambahkan, rencana dana reses Rp 1 miliar per anggota akan timpang tindih dengan program yang sudah terencana di dalam APBD. “Jika setiap anggota DPRD yang jumlahnya 50 orang, punya usulan proyek, maka akan kian tumpang tindih. Lebih baik dialihkan untuk program lainnya yang lebih diprioritaskan,” katanya.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik dirikan tenda di depan Gedung DPRD Kabupaten Gresik untuk menolak rencana tersebut.
“Kami mendirikan posko ini untuk menolak anggaran mobil dinas untuk 46 anggota DPRD sebesar Rp 7 miliar. Padahal anggaran kesehatan untuk masyarakat miskin atau jamkesmasda hanya Rp 8 miliar,” kata Ahmad Khusaeni, Ketua Umum PC PMII Gresik.
http://www.surya.co.id/2010/12/12/wuihenaknya-jadi-anggota-dprd-gresik.html
No comments:
Post a Comment