Referendum DIY, SBY Bertanggungjawab Seperti Habibie atas Timtim

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bertanggungjawab jika isu referendum rakyat Yogyakarta bergulir seperti Presiden BJ Habibie bertanggungjawab dalam kasus di Timor Timur.

Pasalnya, dia yang menggulirkan soal monarkhi di daerah istimewa tersebut. Demikian pendapat Pengamat politik Lembaga Survei Nasionl (LSN) Umar S Bakry di Jakarta Selasa (7/12), menanggapi reaksi masyarakat Yogyakarta menyusul pembahasan RUUK DIY.

Umar mengakui polemik itu mengakibatkan elit politik mendapatkan santapan lezat berupa isu keistimewaan Yogya. "Sebenarnya jika SBY tak melontarkan statemen kontroversial soal monarkhi, pembahasan RUUK DIY datar-datar saja, tak masalah. Bahkan mayoritas partai juga tak mempermasalahkan soal penetapan," katanya.

Tapi pasca statement SBY, RUUK DIY menjadi bola liar yang sulit ditebak akhirnya. Sikap elit politik tak lagi murni, bahkan bukan tak mungkin bisa terjadi politik dagang sapi di antara partai yang membuat nasib keistimewaan DIY menjadi semakin tak jelas.

"Saya kira kalau situasinya makin kacau dan isu referendum jadi harga mati rakyat Yogya, SBY lah pemicunya dan ia harus mempertanggung jawabkannya, seperti Presiden BJ Habibie dalam kasus Tim-Tim dulu," ujar Direktur Eksekutif LSN tersebut.

Seperti diketahui pemerintah akan segera merampungkan draf RUU Keistimewaan Yogyakarta di sidang kabinet. Diperkirakan, pasal krusial mengenai cara pengangkatan Gubernur DIY yang selama ini menjadi perdebatan di publik tampaknya tidak akan berubah dari pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkopolhukam Djoko Suyanto, Kamis lalu. "Battle ground-nya setelah draf dibawa adalah di Senayan," ungkap Umar.

Pemerintah, lanjutnya, tak akan mengubah poin tersebut karena sudah memperhitungkan dampak politik yang akan timbul di akar rumput. Menurut Umar, pemerintah semula memperkirakan bahwa gejolak yang muncul di masyrakat hanya bersifat jangka pendek.

Pemerintah beranggapan, rakyat tentu akan menerima apa pun keputusan bersama pemerintah dan DPR. Perjalanan dan perdebatan demi perdebatan masih panjang. Belum tentu pula, DPR akan segera menyertainya.

"Dalam rapat konsultasi DPR dan pemerintah, tentu yang akan didengarkan adalah pendapat dari wakil masyarakat, DPD, DPRD setempat dan pakar. Ini belum final, meski draf sudah akan dibawa ke DPR," tandasnya.

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/12/07/72388/-Referendum-DIY-SBY-Bertanggungjawab-Seperti-Habibie-atas-Timtim