DPR Ngotot Minta Gedung Mewah

Kritik tajam muncul dari berbagai kalangan terkait rencana pembangunan Gedung DPR senilai Rp 1,8 triliun. Selain terlalu boros, gedung tempat ngantor wakil rakyat yang ada sekarang ini masih layak.

Kritik bertubi-tubi dari masyarakat itu rupanya tak akan menyurutkan keinginan para wakil rakyat untuk menghuni kantor yang jauh lebih mega dan mewah dibanding gedung Nusantra yang mereka huni sekarang ini.

Ketua DPR Marzuki Alie, misalnya, menyerang balik para pengkritiknya. Politisi Partai Demokrat (PD) ini menyebut anggaran Rp 1 triliun justru terbilang kecil.

“Nilai Rp 1 triliun itu tidak ada artinya dibandingkan Rp 1.100 triliun yang diawasi oleh Dewan,” kata Marzuki, Senin (3/5).

Pembangunan gedung mewah itu, kata Marzuki, akan meningkatkan kinerja. Alasannya gedung yang ditempat sekarang sudah tidak layak karena melebihi kapasitas. Gedung dengan daya tampung 800 orang saat ini sudah dihuni sekitar 2.500 orang.
“DPR harus berani mengambil keputusan pembangunan gedung untuk perbaikan kinerja. Jangan lihat nilai rupiah, tapi nilai manfaatnya,” ujarnya.

Marzuki mengungkapkan pembangunan gedung baru sebenarnya sudah lama direncanakan. Keputusan bahkan sudah diambil oleh anggota DPR periode 2004-2009. Begitu juga dengan keputusan rancangan anggaran Rp 1,8 triliun. Gedung baru ini direncanakan setinggi 36 lantai.

Tahap pertama, diambilkan dari APBN-P 2010 sebesar Rp 250 miliar. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR beranggapan, pembangunan gedung baru mendesak dilakukan karena Gedung Nusantara I yang menjadi kantor para anggota Dewan mengalami kemiringan hingga 7 derajat akibat kelebihan kapasitas.

Pemborosan

Pengamat politik Yudi Latief memandang, pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,8 triliun belum perlu.
“DPR jangan sekadar membangun pencitraan dengan gedung yang bagus. DPR harus lebih memiliki kepekaan terhadap situasi saat ini. Lihat saja buruh mengeluh, lapangan pekerjaan berkurang, dan industrialisasi di mana-mana,” ujar Yudi.

Rencana DPR membangun gedung baru untuk menampung kapasitas anggota Dewan berikut stafnya dinilai berlebihan.

Sementara itu, peneliti Indonesia Budget Centre (IBC), Roy Salam mengatakan, rencana DPR tersebut sangat mengejutkan. “Harus dipertanyakan mengapa tiba-tiba membangun gedung baru,” kata Roy Salam.

Gedung Nusantara I DPR yang dibangun sekitar tahun 1987 itu dinilai masih layak pakai. Roy Salam menyarankan, DPR memaksimalkan aset yang dimiliki. Roy melihat, masih banyak ruang di Senayan yang bisa dimanfaatkan staf ahli. “Tidak perlu dibuatkan gedung baru untuk staf ahli. Ini namanya pemborosan,” kata Roy

http://www.surya.co.id/2010/05/04/dpr-ngotot-minta-gedung-mewah.html
Yg ini juga perlu direhab lho bos...