BANTUL - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bantul, dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Bantul, menggelar kunjungan kerja (kunker) ke luar Jawa dengan menghabiskan dana total sebesar Rp 800 juta lebih.Penggunaan anggaran daerah itu, bertolak belakang dengan komitmen untuk kepentingan efisiensi anggaran. Namun keduanya membantah kunker yang digelar rutin setiap tahun itu sebagai pemborosan keuangan daerah.
Kunker yang menghabiskan ratusan juta tersebut, diikuti 44 anggota dewan, sekwan, dan 50 Kepala SKPD Pemkab Bantul. Sebanyak puluhan anggota Komisi B dan satu pimpinan dewan berangkat ke Provinsi Kalimantan Timur pada 29 Maret hingga 1 April.Sedangkan puluhan anggota Komisi A dan C kunker ke Provinsi Batam dan Komisi D ke Medan pada 5 April hingga 8 April. Tidak hanya itu, sebanyak 50 kepala SKPD Pemkab Bantul turut serta.
Sementara Clement Chamdani, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Dewan (Sekwan) mengatakan, kunker 44 anggota dewan ke luar Jawa, jika ditotal menghabiskan anggaran sebesar Rp 400 juta lebih.
Empat Hari Setiap orang menghabiskan biaya sebesar Rp 9 juta untuk keperluan biaya tiket, penginapan, makan, uang saku, dan transportasi lokal. Materi kunker itu menyangkut pelayanan KTP, perizinan, IT, dan tata ruang. ”Ini kunker ke luar Jawa yang pertama selama empat hari. Pengeluarannya lebih besar, karena biaya tiketnya cukup mahal. Semua sesuai dengan standar harga barang dan jasa (SHBJ) yang dikeluarkan bupati,” kata Clement Chamdani pada wartawan, kemarin.
Ruangan puluhan SKPD di Pemkab juga terlihat kosong. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Abu Dzarin menyebutkan, sebanyak 50 kepala SKPD turut serta kunker anggota dewan. Keterlibatan mereka juga menghabiskan total anggaran sebesar Rp 400 juta lebih. ”Sesuai standar SHBJ, biaya kunker setiap kepala SKPD sebesar Rp 8,1 juta. Anggaran itu untuk kebutuhan makan, transportasi, tiket pesawat,” katanya.
Abu membantah kegiatan itu merupakan pemborosan keuangan daerah. Dia berpendapat, kunker penting untuk mendapat informasi kebijakan wilayah lain, seperti kebijakan perizinan dan tata ruang. ”Kami melihat ini bukan pemborosan karena pertimbangannya dari sisi manfaat. Untuk hasil kunker nanti kan bisa disampaikan pada rapat paripurna,” katanya.
Ketika disinggung soal capaian kunker, Wakil Ketua DPRD III Bantul, Arif Haryanto, menambahkan, kunker efektif meningkatkan kinerja anggota dewan. Melalui kegiatan itu, anggota dewan bisa belajar banyak hal menyangkut kebijakan wilayah lain
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/04/08/104805/Kunjungan-Kerja-Habiskan-Rp-800-Juta
Kira-kira di Bantul masih ada warga yg tinggal di rumah seperti ini nggak ya....
No comments:
Post a Comment