Bos Kartu Kredit Aspal Rekrut Orang Bank

Berbekal perusahaan fiktif yang bergerak di bidang jasa, pasangan suami istri Errol Rudolf Tjandranegara, 49, dan istrinya, Padmi Savitri, 45, melayani jasa ilegal yaitu membuatkan kartu kredit palsu. Sindikat yang melibatkan orang dalam bank ini dibongkar petugas unit Idik I Satreskrim Polwiltabes Surabaya.

Selain mengamankan pasutri Errol dan Padmi yang tinggal Jl Pucang Anom Timur I, polisi juga menangkap Lina Purwatingsih, 23, warga Jl Panduk Tenggilis Mejoyo. Lina adalah karyawan freelance sebuah bank terkenal bagian marketing. Ia diduga berperan sebagai penghubung pihak pemohon kartu kredit dengan bank. “Lina ini adalah marketing freelance, ia yang menghubungkan pemohon dengan pasutri ini ke bank,” terang Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya AKBP Anom Wibowo, Minggu (7/3).

Modus yang dilakukan komplotan ini cukup rapi dan nyaris tak terendus. Tersangka yang sudah beroperasi sekitar dua tahun, mendirikan dua perusahaan di bidang jasa yakni PT Unggul Utama dan PT Unggul Tama. Kedua perusahaan beralamat di Jl Tenggilis Mejoyo Utara ini fiktif. “Perusahaan itu hanya untuk mengelabui pihak bank agar percaya dengan pemohon kartu kredit,” papar Anom.

Dari setiap kartu kredit palsu yang berhasil dibobolnya, pasangan Errol pasang tarif antara Rp 10 juta - Rp 20 juta untuk menebus kartu kredit palsu tersebut. Sepintas kelihatannya memang mahal, namun harga ini lebih menguntungkan karena kartu kredit palsu yang diberikan kepada kliennya dipastikan lebih dari satu kartu dengan limit pembelanjaan Rp 10 juta.

Dalam menjalankan aksinya, jika ada klien yang minta dibuatkan kartu kredit, Errol akan membuatkan kartu tanda penduduk palsu. Selain kartu tanda penduduk palsu, Errol juga membuat slip gaji palsu. “KTP palsu itu dibuat di sebuah rental komputer di kawasan Jl Ketintang,” tambah Kanit Idik I AKP Arbardi Jumhur.

Di tempat rental itu juga dibuat slip gaji perusahaan aspal (asli tapi palsu) sebagai kelengkapan untuk aplikasi kartu kredit. “Untuk pembuatan KTP dan slip gaji di rental ini biayanya Rp 100.000,” kata Jumhur.

Setelah semua berkas siap, tahap berikutnya kedua pelaku lalu membuat aplikasi permohonan kartu kredit ke sejumlah bank. Agar berjalan mulus, ia merekrut Lina yang digaji sebulan Rp 400.000 untuk mengajukan permohonan kartu kredit ke bank.

Apakah langsung disetujui permohonan kartu kredit mereka? “Dari sepuluh yang kami ajukan, ada tiga atau empat yang disetujui sudah sangat bagus,” jelas Errol yang bertindak sebagai bos komplotan ini kepada polisi.

Selain melalui Lina, pengajuan kartu kredit sebagian besar dilakukan sendiri oleh pasutri ini. Mereka memiliki cara tersendiri agar permohonan disetujui dan tidak dicurigai petugas bank. Caranya di KTP pemohon dicantumkan fotonya sendiri, namun identitas seperti nama dan alamat milik orang lain.

Ini untuk menyiasati bila ada pihak bank yang datang untuk melakukan penagihan. “Jadi bila ada pihak bank yang akan menagih dipastikan salah alamat, alamat benar, tapi foto di KTP itu tidak ada,” beber Anom.

Agar tidak mudah terlacak dan dicurigai pihak bank, tersangka juga mengatur untuk berbelanja. Meski batas penarikan hingga Rp 10 juta, namun tersangka belanja tidak lebih dari Rp 3 juta. “Setelah membelanjakan Rp 3 juta mereka biasanya ganti kartu, jadi pihak bank tidak curiga,” jelas Anom.

Dari kantor tersangka di Jl Tenggilis, petugas mengamankan 39 kartu kredit yang masih aktif, 13 KTP palsu, puluhan stempel sejumlah perusahaan, peralatan komputer, scanner, printer, dan mesin faks.

Area Business Manager Surabaya 2 Bank International Indonesia (BII) Aufrieda Artsiana Dewi mengatakan, belum bisa memastikan langkah apa selanjutnya yang ditempuh terkait kasus tersebut. “Kita akan cross check dulu ke divisi kartu kredit. Untuk marketing kartu kredit biasanya kita kerja sama dengan agen-agen outsourching atau karyawan freelance, jadi mereka bukan karyawan BII,” katanya, Minggu (7/3).

Kasus penyelewengan (fraud) kartu kredit memang beragam. Tak hanya BII yang pernah mengalami. “Saya pikir semua industri perbankan sudah sangat berhati-hati dalam memberi persetujuan kartu kredit. Kita sudah pakai BI-check melalui sistem informasi debitur serta AKKI checking, juga ada aturan syarat minimal gaji per bulan serta cross check lapangan,” lanjutnya.

Apabila beberapa prosedur semacam ini masih bisa dibobol, ke depan, perbankan mungkin harus lebih selektif memilih agen outsourching. “Kita akan berkoordinasi dengan BII Jakarta dulu, kita akan usut oknum tersebut dan sejauh mana kerugian BII yang diakibatkan ulah semacam itu,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Dodit Wiweko Probojakti dalam kesempatan sebelumnya mengatakan, banyak ragam penipuan dalam penggunaan kartu kredit, mulai cara konvensional hingga paling mutakhir di dunia maya.

Perbankan telah mengantisipasinya melalui prosedur yang selektif pada saat memberi persetujuan terhadap pemegang kartu kredit, juga bunga pinjaman kartu kredit di atas rata-rata kredit komersial pada umumnya berikut pemberian beban biaya administrasi tahunan (annual fee) pada nasabah

http://www.surya.co.id/2010/03/08/bos-kartu-kredit-aspal-rekrut-orang-bank.html