Gaji Wali Kota Akan Naik Gara-gara Mengeluh Ditodong Sumbangan

SUKUN - SURYA- Inilah kabar yang menggembirakan para pepimpin daerah tapi bisa membuat dada rakyat semakin sesak. Gaji wali kota dan bupati bakal naik berlipat-lipat.

Kabar ini terceplos dari Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Ir Timbul Pudjianto, dalam sebuah seminar di Universitas Merdeka Malang, Kamis (4/3). Menurut Timbul, saat ini draf kenaikan gaji para pejabat negara itu tengah digodok Menteri Keuangan.

“Pasti atau tidaknya saya tidak tahu, saya hanya sebatas mendengar informasinya saja. Soal berapa besarnya, tentu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara,” ujar Timbul, yang kemarin menjadi pembicara di seminar yang membahas transparansi keuangan daerah ini.

Meski tak tahu pasti seberapa besar kenaikannya, Timbul memperkirakan, pemerintah bakal menaikkan gaji para pejabat hingga berlipat-lipat. Untuk wali kota dan bupati misalnya, yang saat ini punya gaji pokok di bawah Rp 6 juta, akan dinaikkan hingga mencapai Rp 25 juta. Sementara Gubernur, yang awalnya dikisaran Rp 9 juta, bisa naik hingga Rp 30 juta.

Timbul mengatakan, ada berbagai faktor yang melatarbelakangi rencana kenaikan gaji wali kota dan bupati ini. Antara lain, beberapa pemimpin daerah suka mengeluh gaji mereka habis hanya untuk meladeni tamu-tamu yang sering minta sumbangan. “Kalau di rumah, mereka itu sering menerima tamu atau oknum wartawan yang ujung-ujungnya minta sumbangan,” kata Timbul.

Namun, tujuan utama pemerintah menaikkan gaji pejabat daerah justru untuk meningkatkan transparansi keuangan daerah. Ia mengakui, selama ini, para pejabat daerah sering dapat bermacam-macam tunjangan, seperti disangoni saat melawat ke daerah lain. “Nanti, setelah gaji dinaikkan, mereka tidak boleh lagi menerima tunjangan di luar gaji pokok,” ungkap Timbul.

Ibnu Tricahyo, Ketua PP Otoda Malang, mengaku rencana Menteri Keuangan menaikkan gaji kepala daerah ini perlu dikaji lebih jelas lagi. Setidaknya perlu ada sistem penggajian yang lebih komprehensif untuk semua pejabat negara mulai dari presiden hingga pegawai rendahan di daerah. Karena selama ini belum ada standarisasi penggajian yang jelas di Indonesia.

“Tolak ukurnya selama ini hanya demontrasi, di saat gaji pejabat dinaikkan, maka terjadi aksi demo, lalu diturunkan lagi,” beber Ibnu.

Ditambahkan, yang terpenting saat ini bukan memikirkan menaikkan gaji kepala daerah supaya lebih transparan dan tak mengharapkan fee dari berbagai proyek dan tunjangan yang ada, melainkan menata sistem penggajian pejabat. “Dengan begitu akan terukur jelas, bahwa gaji pejabat di Jawa dengan di Papua akan berbeda sesuai dengan kebutuhan hidup di daerah mereka masing-masing,” tandasnya.
http://www.surya.co.id/2010/03/05/gaji-wali-kota-akan-naik-gara-gara-mengeluh-ditodong-sumbangan.html