Pengelola pedagang Keputran, H Muhammad, menegaskan pihaknya menolak tegas rencana relokasi PKL ke Pasar Induk Osowilangun (Pios), karena selama ini pemkot tidak pernah mengajak pedagang berdialog membahas rencana relokasi.
“Sebelum aparat Satpol PP dan polisi datang, kami akan standby di Keputran. Kami berani karena benar,” tandasnya, Rabu (14/4).
Menurut Muhammad, pihaknya siap melawan. Pada Pada malam hari, katanya, pedagang akan tetap berjualan seperti biasa hingga dini hari. Menjelang penertiban, seluruh bedak dibersihkan, diringkas. Di tempat bedak itulah para pedagang siap menghadang.
“Apa yang mau ditertibkan kalau bedak-bedak sudah tak ada. Karena itu, kalau pemkot nekat masuk ke Keputran, yang ada adalah bentrokan,” ujarnya berapi-api.
Rencana melawan relokasi paksa itu, lanjutnya, sudah diberitahukan via surat kepada pihak Polwiltabes Surabaya. “Kenapa kami siap menentang penertiban ini? Karena suara pedagang tidak pernah ditanggapi,” urainya.
Pedagang, katanya, ingin relokasi ditunda karena Pilwali 2 Juni 2010 sudah dekat. “Mau pilwali kok bikin masalah,” tuturnya. Hal senada juga diungkapkan Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Surabaya (P3S) Edi Parlin yang mengatakan pihaknya sudah meminta kepada pemkot untuk menunda rencana penertiban ini dua bulan.
Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP Arief Boediharto mengatakan, penertiban yang akan digelar Kamis (15/4) difokuskan di Pasar Keputran. Dalam penertiban, pemkot akan mengerahkan sedikitnya 2.000 personel gabungan dari Satpol PP, Polri, dan TNI.
Relokasi, kata Arief, tetap akan dijalankan, meski para pedagang menolak. “Kami sudah berkoordinasi dengan pihak polwiltabes dan Bakesbang Linmas,” tuturnya.
Semula, kata Arief, relokasi akan dilakukan serentak di 11 pasar. Namun, berdasar berbagai pertimbangan, penertiban akan digelar di Keputran dulu. Kalau berhasil, akan dilanjutkan ke Pasar Peneleh dan Koblen. “Saat ini fokusnya di Keputran. Selain itu, yang juga jadi target adalah Pasar Petekan, Widodaren, Semarang, Cepu, Tambak Mayor, Pegirian, Pecindilan, dan Bendul Merisi.
Wali kota Bambang DH menegaskan, penertiban tetap dijalankan hari ini, Kamis (15/4), apa pun risikonya. Sebagai kepala daerah, katanya, sebenarnya lebih enak kalau menempuh jalan aman, apalagi saat ini menjelang pilwali. Namun, menjelang masa berakhir jabatan, 31 Agustus 2010, ia ingin menuntaskan semua PR yang berat, supaya wali kota berikut lebih gampang dalam bekerja.
Ketua Komisi A DPRD, Armuji tidak mengungkapkan sikapnya pada saat penertiban hari ini, apakah dia akan mendampingi pedagang atau pemkot. Ia hanya menyatakan kemarin pihaknya menyidak PIOS.
Pihak pengelola PIOS menyatakan, mulai 15 April 2010, para pedagang sudah bisa masuk, meski kesiapan fisik gedung baru sekitar capai sekitar 86 persen. “Saya kira tidak ada masalah, karena sudah ada sejumlah sarana penunjang, termasuk toilet dan kamar mandi,” kata Tim Sosialisasi PIOS Tri Prayitno, Rabu (14/4). Dari sisi operasional, kata Tri, kesiapan sudah 100 persen, bisa digunakan transaksi 24 jam.
Menurut Tri Prayitno, sebagian pedagang menolak relokasi karena mahalnya biaya stan, yakni Rp 3 juta per meter persegi. Selain itu, pedagang nantinya dikenai retribusi Rp 80 per kilogram barang dagangan. “Mungkin ini letak kesalahpahaman, dimana biaya penempatan dianggap sebagai biaya sewa stan oleh pedagang yang harus dibayar per bulan, padahal biaya penempatan hanya dibayar sekali saja,” tutur nya.
Sementara itu, menjelang berita ini naik cetak, ada informasi rencana relokasi pedagang Pasar Keputran batal. Kepala Satpol PP Arief Budiarto menjelaskan, pihaknya mendapat pemberitahuan dari polwiltabes bahwa kelompok yang memicu bentrokan di Koja sudah masuk ke Keputran. Sehingga rencana relokasi Keputran dibatalkan hingga waktu yang belum ditentukan.http://www.surya.co.id/2010/04/15/pedagang-siap-hadang.html
No comments:
Post a Comment